Menteri Agama Menyatakan, Meralat Pernyataannya Info Pembatalan Biaya Visa

visa

Menteri Agama Lukman Saifuddin meralat pernyataannya sendiri yang menyebutkan bahwa pemerintah Arab Saudi membatalkan kebijakan untuk menerapkan visa umrah berbayar bagi jemaah haji dan umrah yang akan kembali berhaji atau umrah untuk kali kedua atau lebih. Sebelumnya, Lukman mengunggah tautan berita berbahasa arab sembari menyebut bahwa Pemerintah Saudi Arabia telah membatalkan kebijakan penerapan visa haji dan umrah. Seperti halnya pengumuman pertama yang disampaikan lewat cuitan di Twitter @lukmansaifuddin, pernyataan ralatnya juga disampaikan dalam cuitan berikutnya di linimasanya, Kamis 17 November 2016 sore.

“Berdasar konfirmasi kpd Deputy Menhaj Saudi Arabia, berita pembatalan biaya visa umrah itu tak benar. Saya mohon maaf telah me-ritwitnya..” Demikian cuitan Lukman.

Dalam keterangan resmi yang dirilis dari situs resmi Kementerian Agama RI, kepastian informasi ini juga sekaligus memperjelas pernyataan Kepala Pusat Informasi dan Humas (Pinmas) Kemenag Mastuki yang sebelumnya mengatakan bahwa kabar tentang pembatalan kebijakan visa umrah dan haji berbayar masih dalam konfirmasi.

Pemerintah Arab Saudi telah memberlakukan kebijakan visa berbayar sejak awal Muharram 1438H. Salah satu kebijakan itu mengatur bahwa pengurusan visa bagi jemaah yang akan melakukan umrah dan haji untuk kali kedua, dikenakan biaya sebesar 2.000 real (SAR). Meski demikian, kebijakan ini secara sistem yang digunakan Pemerintah Saudi, hanya berlaku bagi jemaah yang sudah melaksanakan haji dan umrah mulai tahun 1435 H.

Terkait kebijakan ini, Menteri Agama Lukman telah berkirim surat kepada pihak Saudi Arabia untuk meminta pengecualian pemberlakukan visa berbayar bagi jemaah umrah dan petugas haji. Harapan yang sama juga Menag sampaikan langsung saat bertemu dengan Dubes Saudi untuk Indonesia Osamah Mohammed al-Shuibi, Senin 7 November 2016 lalu.

Saat itu, Menag menyampaikan agar otoritas Saudi dapat mempertimbangkan ulang pemberlakuan biaya visa bagi jemaah umrah dan petugas haji. “Kami mohon dengan sangat, untuk jemaah umrah dari Indonesia, kebijakan biaya visa bisa dikecualikan. Karena, umrah bagi kami adalah ibadah, bukan berwisata, jadi bisa dikecualikan. Permohonan ini semata masukan, dorongan, dan aspirasi dari masyarakat kami, bukan bermaksud untuk mengintervensi kebijakan kerajaan,” kata Menag.

Selain visa umrah, Menag juga berharap visa petugas haji bisa dibebaskan biaya. Sebab, menurut Menag, agar bisa memberikan pelayanan terbaik, para petugas haji justru harus berpengalaman. Artinya, mayoritas dari mereka telah menunaikan ibadah Haji. Jika para petugas haji dikenai biaya tambahan, pastilah ini akan membebani.

sumber pikiran rakyat

Testimoni

You must be logged in to post a comment.